Iklan

Mobil Mewah Pejabat Rp 1,3 Milyar dan Jutaan Rakyat yang Kelaparan

Data WHO menyebutkan, selama tiga tahun terakhir (2005-2007) sedikitnya 50 ribu orang Indonesia melakukan bunuh diri akibat kemiskinan dan himpitan ekonomi (Harian SIB). Di Yahukimo, Papua, dikabarkan 113 orang meninggal dunia karena kelaparan (Okezone.com). Berdasarkan data statistik kesehatan Departemen Kesehatan tahun 2005, dari 241.973.879 penduduk Indonesia sebanyak enam persen atau sekitar 14.500.000 orang menderita gizi buruk (baca: kelaparan). Sebagian besar penderita gizi buruk tersebut berusia di bawah lima tahun (Kompas.com). Sepertiga Balita di Indonesia mengalami kurang gizi/busung lapar akibat kelaparan.

Sementara hutang Indonesia setiap tahun terus bertambah hingga saat ini melebihi Rp 1.600 trilyun.

Baca lebih lanjut

Iklan

Visi Ekonomi Parpol Islam Tidak Jelas

Saat ini boleh dikata Visi Ekonomi Parpol Islam tidak jelas. Kalau mengenai masalah aliran sesat, pornografi, atau judi mungkin parpol Islam masih paham dan vokal soal itu. Tapi kalau menyangkut masalah ekonomi, sepertinya Parpol Islam belum menguasai Sistem Ekonomi mana yang sesuai dengan Islam, sehingga akhirnya Indonesia terjerumus ke dalam Sistem Ekonomi Kapitalis Neoliberalisme yang lebih menguntungkan Yahudi/AS ketimbang rakyat Indonesia/Ummat Islam. Padahal harusnya kita memeluk Islam secara Kaaffah (menyeluruh). Tidak setengah-setengah.

Sebagai contoh, 90% migas kita justru dikuasai perusahaan asing yang mayoritas dari AS, Negara kafir harbi yang saat ini membantai ummat Islam di Iraq dan Afghanistan dan merupakan pendukung utama negara Israel yang juga membantai Muslim di Palestina. Emas, Perak, Tembaga, dan kekayaan alam kita juga dikuasai perusahaan asing negara tersebut.

Baca lebih lanjut

Pilihlah Pemimpin yang Saleh. Bukan yang Banyak Uang

uangDalam satu wawancara di TV, Inu Kencana (Dosen STPDN) menyatakan bahwa dia ditawari jadi calon Gubernur dan Calon Bupati oleh satu parpol yang berbau Islam. Namun sayangnya menurut Inu untuk jadi calon Bupati, dia dimintai uang Rp 3 milyar. Sementara untuk jadi calon Gubernur dimintai uang Rp 8 milyar. Karena tidak punya uang, Inu pun mundur.

Baca lebih lanjut

MUI – Diktum Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tentang Pemilu dan Rokok

Dari situs MUI http://www.mui.or.id

Apa pun putusan para ulama di MUI hendaknya kita hormati. Jangan sampai kita menghina sehingga kita seperti memakan daging bangkai saudara kita sendiri.

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain, boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya, boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri[1409] dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman[1410] dan barangsiapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.” [Al Hujuraat:11]

Baca lebih lanjut

6100 Calon Jemaah Haji Bekasi Terancam Gagal Berangkat Akibat SK Gubernur Jabar

Sekitar 6.100 calon jemaah haji Bekasi terancam gagal berangkat Haji tahun 2008 ini karena adanya SK Gubernur Jabar yang membatasi kuota haji Bekasi jadi hanya 1.900 orang. Padahal yang mendaftar 8.000 orang.

Sebelumnya kuota yang berlaku adalah 37.000 untuk propinsi Jabar. Tidak ada kuota per kota. Oleh karena itu meski di beberapa kota jumlah pendaftar justru di bawah kuota, namun untuk kota Bandung dan kota-kota dekat metropolitan Jabotabek seperti Bogor, Bekasi, dan Depok kuota itu kurang karena masyarakatnya lebih makmur di banding kota2 di Jabar lainnya. Akibatnya beberapa jemaah harus pindah kota meski mereka harus bayar untuk itu.

Baca lebih lanjut

Pemukulan Caleg – Politisi Islam Hendaknya Berakhlak Mulia

Di bawah adalah berbagai berita tentang isyu jual beli kursi Caleg dan pemukulan yang dilakukan Caleg PPP, Djoko Edhi Abdulrahman, terhadap mantan politikus PPP Bahrudin Dahlan. Baharudin menuduh Djoko Edhi menjadi calo kursi caleg di PPP.

Terlepas dari benar-salah berita tersebut, jika benar ada parpol yang memperjual-belikan nomor urut Caleg yang jadi, maka yang jadi ”Wakil Rakyat” adalah para ”Penyuap” yang pada akhirnya bukan membela rakyat, tapi berusaha dengan berbagai cara untuk mengembalikan uang yang telah dia berikan kepada Parpol tersebut.

Baca lebih lanjut

%d blogger menyukai ini: