NU dan Muhammadiyyah dukung Pilkada tidak langsung dgn pertimbangan mudharatnya lebih kecil daripada langsung:
PBNU Dukung Pemilukada Oleh DPRD
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan dukungannya terhadap rencana pemilihan daerah yang dilakukan oleh DPRD, bukan pilihan langsung oleh masyarakat karena mudharatnya atau kerugiannya lebih besar.
“Sesuai dengan hasil musyawarah nasional dan konferensi besar NU di Cirebon kami mendukung pelaksanaan pemilihan kepala daerah oleh DPRD,” katanya kepada NU Online, Rabu (10/9).
Ia menegaskan, pemilihan langsung rawan terjadinya konflik horisontal antar masyarakat sebagaimana yang sering terjadi selama ini.
http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,54387-lang,id-c,nasional-t,PBNU+Dukung+Pemilukada+Oleh+DPRD-.phpx
Kiai Said: NU Tak Ada Tendensi Politik dalam Menyikapi RUU Pilkada
Kiai Said menjelaskan, para ulama dalam forum musyawarah NU tertinggi setelah muktamar ini menilai, baik pilkada langsung maupun pilkada tidak langsung masing-masing memiliki kelemahan. Para kiai NU tersebut mengalami langsung kondisi di lapangan efek negatif yang ditimbulkan oleh pilkada langsung ini dan berkesimpulan, pilkada langsung lebih banyak mudharatnya, terutama terkait dengan biaya yang besar dan konflik horisontal.
“Ini merupakan keputusan para ulama sepuh yang dengan jernih menilai, mudharat pilkada langsung sudah jelas, sementara manfaatnya belum tentu tercapai,” kata Kiai Said di gedung PBNU, Jum’at (12/9).
http://www.nu.or.id/a,public-m,dinamic-s,detail-ids,44-id,54422-lang,id-c,nasional-t,Kiai+Said++NU+Tak+Ada+Tendensi+Politik+dalam+Menyikapi+RUU+Pilkada-.phpx
Sila 4 Pancasila itu adalah “PERMUSYAWARATAN PERWAKILAN”. Rakyat Memilih WAKIL RAKYAT yang mereka percaya (DPR / DPRD). Setelah itu, DPR/DPRD lah yang mewakili rakyat untuk menjalankan kedaulatan rakyat, termasuk memilih Kepala Daerah. Di AS saja yang memilih Presiden itu cuma 538 ELECTORAL VOTERS. Bukan Rakyat secara langsung. Begitu pula di Inggris dan Perancis.
Rakyat itu kan tidak tahu pemimpin yg mereka pilih. Seperti beli kucing dalam karung. Bisa tertipu. Sementara wakil mereka bisa ngobrol dan menanyakan visi dan misi calon pemimpin tsb. Sehingga tidak bisa ditipu. Yang penting rakyat memilih wakil yang bisa dipercaya.
86% Kepala Daerah hasil Pilkada Langsung ternyata terjerat kasus korupsi oleh KPK. Sisanya belum ketahuan saja… . Di antaranya Gubernur Banten Atut Chosiyah, Bupati Garut Aceng Fikri, terakhir Gubernur Riau…
http://infoindonesiakita.com/2014/09/10/di-as-pemilihan-presiden-saja-tidak-langsung/
Filed under: Pemimpin Islam | Tagged: DPRD, PBNU, pemilihan kepala daerah |
Pilkada lewat DPR insaALLOH sesuai dengan sunnah ,
Pilkada Langsung insaALLOH sesuai dengan Liberal ,
Pancasila dirancang berdasarkan Syariat Islam yang di perluwes agar bisa di terima oleh semua agama , dalam sejarah negara Madinah pimpinan Nabi saw pun aturan Islam tidak dipaksakan kepada NonMuslim , akan tetapi memang kebetulan sila ke 4 Pancasila itu insaALLOH sesuai dengan sunah .
Pemilihan langsung justru membodohi rakyat , karena profil calon pemimpin hanya sedikit diketahui rakyat , lebih banyak pencitraan dan politik uang .
Uang yang di bagikan kepada rakyat yang kelaparan akan menghasilkan pemimpin dari golongan pengusaha dan konglomerat , sedangkan pencitraan menghasilkan pemimpin yang tidak pantas memimpin .
anggota DPR jelas lebih cerdas dibanding orang awam , bagaimanapun mereka disuap maka tidaklah mungkin mereka memilih penjahat untuk di jadikan pemimpin .
Tapi Penjahat bisa jadi pemimpin jika dia punya uang dan strategi pencitraan yang mumpuni .
Dari sisi jumlah uang yang di habiskan untuk mempengaruhi hasil pilkada pun sangat jelas bahwa PILKADA LANGSUNG menghabiskan puluhan bahkan ratusan miliar uang dari si kandidat .
Adakah kandidat yang rela uangnya tidak kembali ?
Jika sila ke 4 Pancasila ditafsirkan sebagai PILKADA LANGSUNG maka itu salah besar , karena di jaman Soekarno yang dedengkotnya Pancasila saja PILKADA LANGSUNG tidak pernah terjadi .